Sejumlah anggota Komisi VIII DPR meminta Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) untuk menciptakan kreatifitas program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga anggaran Kementerian Negara PP dan PA dapat ditingkatkan.

Hal tersebut terungkap setelah mendengar penjelasan dari Meneg PP dan PA Linda Amalia Sari tentang Visi dan Misi serta Program Prioritas Kementerian Negara PP dan PA tahun 2010 saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11).

            Dalam paparannya, Linda  menyatakan bahwa pagu definitif Kementerian PP dan PA tahun 2010 adalah sebesar 133.504 M, anggaran tersebut dirasakan relatif kecil karena anggaran tersebut belum dialokasikan untuk peningkatan volume kegiatan pada program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini akibat penambahan fungsi kementerian yang semula pemberdayaan perempuan menjadi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

            Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Oheo Sinapuy mempertanyakan, dimana sebenarnya letak daripada kekurangan anggaran itu. “Karena data tahun 2006 anggaran Meneg PP dan PA sekitar 132 M, tahun 2007 sekitar 207 M, tiba-tiba tahun 2008 turun dan tahun  2009 menjadi 116 M”, katanya.

Menurut Sinapuy,  Komisi VIII DPR  mempunyai sebuah kekuatan untuk membantu Kementerian Negara PP dan PA, tetapi sesungguhnya usulan awal dari program-program itu harus muncul dari Kementerian negara PP dan PA.

“Kami betul-betul mengharapkan motivasi dari departemen ini untuk berkreativitas tinggi dalam menciptakan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak’, jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar. Menurutnya apa yang  bisa dilakukan dengan anggaran  Kementerian Negara  PP dan  PA sebesar 133 M,  tidak tepat juga kalau anggaran itu digunakan  semua apabila tidak memiliki program yang jelas.

“Oleh karena itu  perlu reorientasi,  konsolidasi,  dan perlu  memperkuat struktur organisasi yang begitu besar di dalam, serta  melakukan pilihan-pilihan program” terang Hasrul.

Hasrul juga menyarankan kepada Meneg PP dan PA untuk menghindari hal-hal yang sifatnya seremonial. “Buka seminar di daerah, harus go internasional, jalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Yang mana mereka sangat antusias tentang perlindungan wanita, tentang anak, ini yang berkaitan dengan perempuan”, tambahnya.  

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PPP ini juga menyarankan agar Kementerian Negara PP dan PA ikut memperhatikan dan memberikan bantuan terhadap masalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan memiliki program yang jelas tentang TKW.

“Belum pernah saya melihat ada komentar yang keras dari Kementerian Negara PP dan PA terhadap kasus penyiksaan pada TKW kita, Jangan pernah lagi ada kata bahwa itu urusan Menaker. Karena ini yang mengalami adalah perempuan”, terangnya.  

Sementara itu Farida Padmo Ardan, Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat meminta Kementerian Negara PP dan  PA untuk membuat program-program prioritas untuk tahun 2010 ini.

 Pada kesempatan tersebut Farida mengusulkan Kementerian Negara PP dan PA membentuk satu badan yang khusus menangani TKW. “Depnaker saja membentuk badan BNP2TKI, apakah tidak mungkin Kementerian Negara  PP dan  PA membentuk badan seperti itu. Supaya Departemen Tenaga Kerja hanya mengurus tenaga kerja laki-laki, sedangkan Meneg PP dan PA mengurus TKW” terangnya. (sc)